Kualifikasi Tender

Untuk mengikuti tender konstruksi, badan usaha harus memiliki dokumen seperti SBU, SKK Konstruksi bagi tenaga ahli, NPWP, SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi), serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam dokumen lelang yang diterbitkan oleh penyelenggara tender.

SBU atau Sertifikat Badan Usaha merupakan dokumen wajib bagi perusahaan jasa konstruksi yang ingin menjalankan kegiatan usaha secara legal di Indonesia. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, SBU menjadi syarat utama untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA.Secara teknis, SBU digunakan untuk mengklasifikasikan kualifikasi dan subklasifikasi usaha konstruksi sesuai bidang pekerjaan yang dijalankan perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan tanpa SBU tidak dapat mengikuti proyek pemerintah maupun tender swasta berskala besar.Menurut data LPJK, terdapat lebih dari 200 ribu badan usaha jasa konstruksi yang telah terdaftar secara nasional. Proses pengurusan SBU umumnya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 21 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen dan validasi tenaga ahli.halokonstruksi.com siap membantu proses pengurusan SBU jasa konstruksi secara cepat, legal, dan sesuai regulasi terbaru di Indonesia.

Tender proyek pemerintah di bidang konstruksi wajib mengikuti ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Perusahaan harus memiliki legalitas lengkap sebelum mengikuti proses pengadaan.Secara teknis, badan usaha wajib memiliki NIB, SBU aktif, akun LPSE, serta tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Dalam praktiknya, perusahaan juga harus mempersiapkan dokumen administrasi, teknis, dan penawaran harga sesuai dokumen pemilihan.Proses tender biasanya berlangsung selama 14 hingga 45 hari kalender tergantung nilai proyek dan metode pengadaan yang digunakan. Menurut LKPP, ribuan paket tender konstruksi diumumkan setiap tahun melalui sistem LPSE nasional.halokonstruksi.com siap membantu persiapan dokumen tender konstruksi dan pendampingan proses pengadaan pemerintah secara profesional.

SBU pada dasarnya menjadi bukti legalitas dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Banyak perusahaan swasta mensyaratkan SBU aktif sebagai standar kredibilitas vendor konstruksi.Secara teknis, SBU menunjukkan klasifikasi pekerjaan yang dapat dikerjakan perusahaan, seperti gedung, jalan, mekanikal, elektrikal, dan sipil lainnya. Dalam praktiknya, perusahaan tanpa SBU sering mengalami kesulitan memenangkan proyek bernilai besar.Menurut LPJK, sebagian besar proyek konstruksi dengan nilai di atas Rp200 juta mensyaratkan legalitas usaha lengkap termasuk SBU dan tenaga ahli bersertifikat.halokonstruksi.com siap membantu pengurusan SBU konstruksi agar perusahaan Anda lebih siap mengikuti proyek swasta maupun pemerintah.

SKK Konstruksi dibedakan menjadi jenjang ahli dan terampil sesuai ketentuan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022. Perbedaan utama terletak pada tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan ruang lingkup tanggung jawab pekerjaan.Secara teknis, SKK ahli biasanya diperuntukkan bagi lulusan D3 hingga S1 dengan pengalaman kerja minimal 1 sampai 5 tahun. Sementara SKK terampil lebih banyak digunakan oleh tenaga kerja lapangan dengan pendidikan SMK atau sederajat.Dalam praktiknya, perusahaan jasa konstruksi wajib memiliki tenaga kerja bersertifikat sesuai klasifikasi usaha yang dimiliki. Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan juga berbeda tergantung kualifikasi kecil, menengah, atau besar.halokonstruksi.com siap membantu pengurusan SKK Konstruksi ahli maupun terampil dengan proses yang sesuai regulasi terbaru.