Penjelasan Lengkap & Konteks Penerapan
Banding Asesmen adalah hak peserta mengajukan keberatan atas keputusan asesmen yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai prosedur. Lembaga sertifikasi wajib menyediakan mekanisme banding yang jelas dan independen. Prosesnya meliputi pengajuan tertulis, peninjauan oleh pihak yang tidak terlibat, dan keputusan akhir. Informasi teknis dan regulasi terkait dapat ditinjau lebih lanjut pada Lembaga Sertifikasi (LSBU).
Dasar Hukum dan Rujukan
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
