Sbu Untuk Perusahaan Besar

SBU Konstruksi adalah sertifikat yang diberikan kepada badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, seperti kontraktor dan konsultan konstruksi. Sedangkan SBU Non Konstruksi diberikan kepada badan usaha yang bergerak di bidang jasa lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan konstruksi, seperti jasa konsultansi non-konstruksi.

Untuk mengikuti tender konstruksi, badan usaha harus memiliki dokumen seperti SBU, SKK Konstruksi bagi tenaga ahli, NPWP, SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi), serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam dokumen lelang yang diterbitkan oleh penyelenggara tender.

Pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah jenis pekerjaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan layanan. Ini sering diterapkan dalam proyek-proyek besar yang membutuhkan efisiensi dalam koordinasi antara berbagai tahap proyek.

Jasa konsultansi badan usaha konstruksi adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan konsultansi yang bergerak dalam bidang perencanaan, manajemen proyek, serta pengawasan dalam industri konstruksi.

SBU atau Sertifikat Badan Usaha merupakan dokumen wajib bagi perusahaan jasa konstruksi yang ingin menjalankan kegiatan usaha secara legal di Indonesia. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, SBU menjadi syarat utama untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA.Secara teknis, SBU digunakan untuk mengklasifikasikan kualifikasi dan subklasifikasi usaha konstruksi sesuai bidang pekerjaan yang dijalankan perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan tanpa SBU tidak dapat mengikuti proyek pemerintah maupun tender swasta berskala besar.Menurut data LPJK, terdapat lebih dari 200 ribu badan usaha jasa konstruksi yang telah terdaftar secara nasional. Proses pengurusan SBU umumnya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 21 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen dan validasi tenaga ahli.halokonstruksi.com siap membantu proses pengurusan SBU jasa konstruksi secara cepat, legal, dan sesuai regulasi terbaru di Indonesia.