Legalitas Proyek

Pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah jenis pekerjaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan layanan. Ini sering diterapkan dalam proyek-proyek besar yang membutuhkan efisiensi dalam koordinasi antara berbagai tahap proyek.

Jasa konsultansi badan usaha konstruksi adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan konsultansi yang bergerak dalam bidang perencanaan, manajemen proyek, serta pengawasan dalam industri konstruksi.

SBU atau Sertifikat Badan Usaha merupakan dokumen wajib bagi perusahaan jasa konstruksi yang ingin menjalankan kegiatan usaha secara legal di Indonesia. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, SBU menjadi syarat utama untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA.Secara teknis, SBU digunakan untuk mengklasifikasikan kualifikasi dan subklasifikasi usaha konstruksi sesuai bidang pekerjaan yang dijalankan perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan tanpa SBU tidak dapat mengikuti proyek pemerintah maupun tender swasta berskala besar.Menurut data LPJK, terdapat lebih dari 200 ribu badan usaha jasa konstruksi yang telah terdaftar secara nasional. Proses pengurusan SBU umumnya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 21 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen dan validasi tenaga ahli.halokonstruksi.com siap membantu proses pengurusan SBU jasa konstruksi secara cepat, legal, dan sesuai regulasi terbaru di Indonesia.

Tender proyek pemerintah di bidang konstruksi wajib mengikuti ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Perusahaan harus memiliki legalitas lengkap sebelum mengikuti proses pengadaan.Secara teknis, badan usaha wajib memiliki NIB, SBU aktif, akun LPSE, serta tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Dalam praktiknya, perusahaan juga harus mempersiapkan dokumen administrasi, teknis, dan penawaran harga sesuai dokumen pemilihan.Proses tender biasanya berlangsung selama 14 hingga 45 hari kalender tergantung nilai proyek dan metode pengadaan yang digunakan. Menurut LKPP, ribuan paket tender konstruksi diumumkan setiap tahun melalui sistem LPSE nasional.halokonstruksi.com siap membantu persiapan dokumen tender konstruksi dan pendampingan proses pengadaan pemerintah secara profesional.

Bisnis Umum di bidang konstruksi memerlukan legalitas usaha sesuai ketentuan PP No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perusahaan harus memiliki badan hukum dan perizinan berusaha berbasis risiko.Secara teknis, syarat umum meliputi akta pendirian perusahaan, NPWP, NIB, domisili usaha, KBLI konstruksi, serta dokumen perpajakan perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan jasa konstruksi juga membutuhkan SBU dan tenaga kerja bersertifikat.Estimasi waktu pendirian usaha konstruksi berkisar antara 7 hingga 30 hari kerja tergantung jenis badan usaha dan kelengkapan dokumen. Biaya pengurusan legalitas awal biasanya mulai dari Rp5 juta di luar biaya sertifikasi.halokonstruksi.com siap membantu pendirian usaha konstruksi dan pengurusan legalitas bisnis secara lengkap dan terpercaya.